Jl. RM. Thaher No.503 Rimbo Tengah, Muara Bungo, Jambi | Tlp. : 0747 21065

Berita, Agenda dan Kegiatan, Foto dan Video

Banggar DPRD Kabupaten Tanah Datar Lakukan Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Bungo

  • Terbit : 16 Juli 2020
  • 182 Kali Dilihat
  • Banggar DPRD Kabupaten Tanah Datar Lakukan Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Bungo

    Muara Bungo, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanah Datar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo pada Kamis (16/7/2020). Rombongan Banggar DPRD Kabupaten Tanah Datar  tersebut diterima oleh Sekda Bungo Drs.Mursid,MM yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Ir.H.Indones,M.TP. yang didampingi oleh Asisten Pemerintahan Zulpadli,SE  Kepala BPKAD Drs.Supriyadi,ME, Kepala Bappeda H.Dedi Irawan,SE.,ME serta pejabat Pemda Bungo lainnya.

    Tujuan rombongan DPRD Kabupaten Tanah Datar ini adalah dalam rangka sharing informasi tentang pengelolaan keuangan daerah di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, kabupaten Bungo. "Kami perlu tukar informasi tentang pengelolaan keuangan pada umumnya dan pengeloaan pelaporan keuangan Pemda khususnya"  kata Ketua rombongan sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar  Anton Yondra,SE.

    Dalam kunjungan kerja yang diterima di ruang utama kantor Bupati Bungo tersebut,  rombongan dari Kabupaten Tanah Datar terdiri anggota DPRD dan beberapa orang staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.

    Asisten Administrasi Umum  Sekda Kabupaten Bungo Ir.H.Indones,MTP  pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bungo pada prinsipnya sama dengan daerah lain, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan  tentang pengelolaan keuangan daerah yang ada. "Yang membedakan barangkali adalah potensi daerah dan kemampuan keuangan daerahnya, yang pada gilirannya mempengaruhi besaran alokasi anggaran dan prioritas daerah yang perlu dibiayai dalam APBD" katanya.

    Sementara itu Kepala BPKAD Bungo Drs.Supriyadi,ME menyampaikan tentang postur APBD  Kabupaten Bungo dan pelaksanaannya, serta penyesuaian pendapatan transfer daerah. "Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Kabupaten Bungo terdapat pengurangan pagu pendapatan transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencapai Rp600 milyar lebih. "Hal ini tentu saja sangat besar pengaruhnya terhadap kelancaran "cash flow" dalam membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bungo" katanya.

    Menjawab pertanyaan Ketua rombongan Banggar DPRD Tanah Datar tentang bagaimana menyikapi pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat tersebut, Kepala BPKAD Bungo menjelaskan bahwa dengan adanya pengurangan pendapatan TKDD tersebut, maka konsekwensinya adalah perlu rasionalisasi  atau pengurangan anggaran belanja. "Namun hal ini belum sepenuhnya dapat dilakukan" katanya. "Hal ini akan kami bahas lagi dengan DPRD pada waktu pembahasan rancangan Perubahan APBD nantinya" tambah Kepala BPKAD Bungo.

    Kepala BPKAD juga mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah  tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain pedoman pengelolaan keuangan daerah serta peraturan lainnya. 

    Acara dilanjutkan dengan diskusi dan sharring informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah pada umumnya, termasuk sharring informasi terkait rasionalisasi, refocusing dan realokasi anggaran belanja untuk penanganan dampak pandemi COVID-19.

    Pada kesempatan tersebut  Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra juga menyampaikan  bahwa dalam rangka rasionalisasi dan refocusing serta realolasi anggaran belanja untuk penanganan COVID-19, anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Tanah Datar serta anggaran kegiatan OPD yang merupakan aspirasi pokok-pokok pikiran anggota DPRD juga dikurangi. "Khusus anggaran belanja pada kegiatan OPD yang merupakan aspirasi pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD Tanah Datar, seluruhnya  atau 100% dilakukan pemangkasan" tutupnya. (Tim Publikasi BPKAD)

    BPKAD Kabupaten Bungo