Jl. RM. Thaher No.503 Rimbo Tengah, Muara Bungo, Jambi | Tlp. : 0747 21065

Berita, Agenda dan Kegiatan, Foto dan Video

Pemkab Bungo Lakukan Penandatangan PKS dengan Kantor Pertanahan Bungo Terkait Penanganan Aset Tanah Pemda dan Masyarakat.

  • Terbit : 23 Juni 2020
  • 20 Kali Dilihat
  • Pemkab Bungo Lakukan Penandatangan PKS dengan Kantor Pertanahan Bungo Terkait Penanganan Aset Tanah Pemda dan Masyarakat.

    Muara Bungo, Bertempat di ruang rapat Sekda Kabupaten Bungo, Selasa (23/6/2020) ditandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo tentang Kerjasama Bidang Pertanahan.

    Dalam penandatanganan tersebut dari pihak Pemerintah Kabupaten Bungo adalah Sekda Kabupaten Bungo Drs.Mursidi,MM sementara dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo adalah Mubarokuzzaman,A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo.

    Sekda Kabupaten Bungo Drs.Mursidi,MM setelah penandatanganan PKS tersebut mengatakan bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Bupati Bungo dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019. "Sebenarnya PKS ini sudah pernah dilakukan tahun lalu, namun sesuai saran dari KPK bahwa perlu dilakukan revisi dan penandatanganan kembali untuk menampung perubahan atas objek kersama sama dan ruang lingkupnya."katanya.

    Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

    1.Identifikasi dan iventarisasi asset tanah milik Pemerintah Kabupaten Bungo.

    2.Percepatan persertifikatan tanah milik  Pemerintah Kabupaten Bungo.

    3.Penanganan sengketa dan konflik tanah milik Pemerintah Kabupaten Bungo

    4.Host to host data pertanahan dengan data PBB serta BPHTB.

    5.Pengintegrasian data pertanahan dengan data perizinan, batas wilayah administrasi, RDTR, serta data lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

    6.Pendataan, pemetaan dan pendetailan zona nilai tanah.

    7.Sinegritas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

    8.Sinegritas pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah, konsolidasi tanah.

    9.Sinegritas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pasca legalisasi asset.

    10.Penyediaan sumber daya manusia dan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna melakukan kegiatan di atas.

    Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bungo H.Bambang Rodianto,SE.,ME dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo Drs.Supriyadi,ME, Staf Ahli Bupati Bungo merangkap plt. Asisten I Sekda Zulpahdli,SE, Kabag Kersama Setda Devi Meiyani,SE  serta beberapa pejabat Pemda Kabupaten Bungo dan undangan lainnya. (Tim Publikasi BPKAD)

          

     

    BPKAD Kabupaten Bungo