Jl. RM. Thaher No.503 Rimbo Tengah, Muara Bungo, Jambi | Tlp. : 0747 21065

Berita, Agenda dan Kegiatan, Foto dan Video

Penyusunan RAPBD TA 2021 Harus Menggunakan SIPD Kemendagri.

  • Terbit : 07 Juli 2020
  • 273 Kali Dilihat
  • Penyusunan RAPBD TA 2021 Harus Menggunakan SIPD Kemendagri.

    Muara Bungo, Bertempat di ruang Kepala BPKAD Kabupaten Bungo, Selasa (7/7) telah diadakan rapat kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka menyikapi Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3746/SJ tanggal 26 Juni 2020 tentang penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.  Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris BPKAD Kabupaten Bungo M.Rachmat,S.Mn.,ME tersebut dihadiri eselon III dan IV  serta staf dari BPKAD, Bappeda dan BPPRD.

    Sesuai dengan Radiogram Menteri Dalam Negeri tersebut bahwa mulai tahun anggaran 2021, dalam penyusunan RAPBD dan tahapan-tahapan yang mendahuluinya harus menggunakan  Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019.

    "Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021 harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah" tutur Sekretaris BPKAD.

    Dijelaskannya, dengan berlakunya PP Nomo 12 Tahun 2019  tersebut maka PP Nomor 58 Tahun 2005 dicabut dan format serta bentuk APBD berubah yang semula klasifikasi pendapatan adalah PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah berubah menjadi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.  

    Sementara klasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung berubah menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.  

    "Mengingat jadwal penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021 dan dokumen yang menyertainya sudah harus tersedia, maka rapat menyepakati perlunya diambil langkah-langkah konkrit yang perlu segera dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang tergabung dalam TAPD" tambahnya.

    Selain itu rapat juga sepakat merencanakan mengundang pejabat Kemendagri untuk melakukan bimbingan dan sosialisasi PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.  (Tim Publikasi BPKAD)

    BPKAD Kabupaten Bungo