Jl. RM. Thaher No.503 Rimbo Tengah, Muara Bungo, Jambi | Tlp. : 0747 21065

  • Beranda
  •  
  • Peraturan Terkait COVID-19
  • Peraturan Terkait COVID-19

    Peraturan Terkait COVID-19

    Berikut sebagian peraturan terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): 

    (diurutkan berdasarkan tanggal terbit)

    1.Keputusan Kepala BPPB No13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia 

    2.PMK Nomor 19/PMK.07/ 2020 tanggal 14 Maret 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, DAU, dan DID TA 2020 Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19. 

    3.KMK Nomor 6/KM.7/ 2020 tanggal14 maret 2020 Tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19

    4.Permendari No.20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

    5.Keputusan Bupati Bungo No.90/BPBD-Kesbangpol Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Coronadi Kabupaten Bungo

    6.Keputusan Bupati Bungo No.91/BPBD-Kesbangpol Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Bungo.

    7.INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 4 TAHUN 2020 TANGGAL 20 MARET 2020 TENTANG REFOCUSSING KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

    8.Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07/Menkes/215/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/ Atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020 

    9.Surat Edaran LKPP-RI No.3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)   

    10.SE Menkes No. HK.02.01/ Menkes/215/ 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/ atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020

    11.Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses PengadaanBarang/Jasa DAK Fisik TA 2020

    12.SE Mendagri No.440/ 2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah

    13.Surat Menteri Dalam Negeri No.440/2627/ SJ tanggal 30 Maret 2020 Perihal Permintaan Data Kebutuhan Penanganan COVID-19.

    14.KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 134/ BPBD–KESBANGPOL TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2O19 (COVID-19) DI KABUPATEN BUNGO

    15.PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2O2O TANGGAL 31 MARET 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS  DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN

    16.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O2O TANGGAL 31 MARET 2020 TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2O19 (COVID- 19)

    17.SE KPK No.8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. 

    18.Instruksi Mendagri No.1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

    19.Instruksi Bupati Bungo No.1 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pelaksanaan Empat Paket Kebijakan Siaga Darurat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Secara Menyeluruh dan terintegrasi dalam Kabupaten Bungo

    20.PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2O

    21.LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2O

    22.Surat Mendagri No.700/885/ij tanggal 6 April 2020 perihal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020

    23.Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu No.119/2813/SJ dan No.177/PMK.07/ 2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

    24.Surat Bupati Bungo kepada Pimpinan DPRD No.903/02.694/BPKAD tanggal 13 April 2020 perihal Mohon Dukungan DPRD Kabupaten Bungo

    25.Kesepakatan Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Bungo tanggal 13 April 2020 terkait wabah COVID-19

    26.Keppres No.12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang PENETAPAN BENCANA NON ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL

    27.Surat Bupati kepada Kepala OPD dalam Kabupaten Bungo Nomor 903/02.696/2019 tanggal 13 April 2020 perihal Rasionalisasi APBD TA 2020 untuk Penanganan COVID-19.

    28.Surat Pimpinan KPK Nomor B/1939/ GAH.00/01-10/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Penerimaan Sumbangan/ Hibah dari Masyarakat oleh Lembaga Pemerintah.

    29.Surat Kepala BNPB No.B-72/KA GUGUS/ PD.01.02/04/ 2020 tanggal 15 April 2020 hal Percepatan Refocusing Kegiatan Realokasi APBD Untuk Penanganan Penyebaran COVID-19

    30.Peraturan Menteri Keuangan No.35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional.

    31.Lampiran PMK No.35/PMK/2020 tanggal 16 April 2020

    32.Paparan Mendagri tgl. 17 April 2020: Hasil Refocusing dan Realokasi Anggaran APBD TA 2020 Seluruh Indonesia (kondisi 16 April 2020)